OPD Tidak Hadir Rapat Pertanggungjawaban Bupati Buru Tahun 2020 Diskorsing

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM â€" Rapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Buru Tahun 2020 diskorsing lantaran sebagian besar perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hadir.

Dari 18 OPD, kurang lebih 10 OPD yang hadir.

Pantauan TribunAmbon.com di ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten Buru, Sabtu (21/9/2021) siang, rapat digelar pukul 13:46 WIT namun, kurang dari stu jam rapat diskorsing lantaran sejumlah OPD tidak hadir.

"Rapat dengan mitra Komisi diskorsing, karena jumlah OPD di Komisi I itu banyak berhalangan dan tidak bisa hadir, karena ini berkaitan dengan pertangnggungjawaban OPD, kita butuh kehadirannya," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buru, Maser Salasiwa kepada TribunAmbon.com saat diwawancarai, Sabtu.

Menurutnya rapat tersebut sangat penting, sehingga kehadiran seluruh OPD diharuskan.

"In syaah Allah dalam minggu besok, kalau tidak Rabu-Kamis 25 Agustus 2021, kita lanjutkan rapat," lanjut Salasiwa.

Baca juga: Harga Daging Sapi di Ambon Naik Rp 130 Ribu Per Kilo

Baca juga: Stok Menipis, Laju Vaksinasi Covid-19 di Maluku Tengah Terhambat

Sementara itu, Anggota Komisi I, Jhon Lehalima menyatakan penolakan LPJ Bupati, lantaran dalam laporan tidak disertai hasil pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami minta kepada pimpinan Komisi, agar sebelum kami diberikan LHP, maka rapat ini diskorsing dan tidak dilanjutkan," kata Lehalima

Anggota Fraksi Bupolo, juga kader Partai Nasdem ini mengungkapkan, LHP ini penting dalam rangka membicarakan hal-hal berkaitan dengan LPJ keuangan.

Dia melanjutkan, dalam LPJ Bupati tersebut, ada kecurigaan dengan anggaran yang dikucurkan terkait penertiban gunung botak, kurang lebih Rp 783 juta.

"Ada anggran kurang lebih Rp 783 juta, dari dana refocusing itu dipakai untuk penertiban gunung botak, ini dasarnya apa, kita butuh LPH, dan kita tidak mau ambil resiko," tegas Lehalima. (*)

Share this post